Istimewa

SUKOHARJO, SOLO RAYA - Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui evaluasi dan monitoring pelaksanaan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Tahun 2026.

Kegiatan yang digelar di Auditorium Utama Gedung Menara Wijaya Lantai 10, Rabu (4/11/2026), tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian sekaligus memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam menggunakan produk lokal pada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Plt Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo menegaskan, P3DN tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban administratif atau sekadar memenuhi pengisian aplikasi pengadaan. Menurutnya, kebijakan tersebut memiliki peran strategis dalam memperkuat industri nasional maupun daerah.

Selain mendorong pertumbuhan UMKM dan Industri Kecil dan Menengah (IKM), penggunaan produk dalam negeri juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja serta meningkatkan nilai tambah perekonomian masyarakat.

Berdasarkan data Aplikasi Inaproc per 13 Oktober 2026, realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri Pemkab Sukoharjo terhadap komitmen yang telah ditetapkan baru mencapai 29,40 persen.

Capaian tersebut dinilai masih membutuhkan peningkatan. Terlebih, terdapat kesenjangan realisasi antarperangkat daerah yang perlu menjadi perhatian bersama.

Meski demikian, sejumlah OPD telah mencatatkan capaian cukup tinggi. Dinas Sosial berada di posisi 88,35 persen, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 78,97 persen, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 71,16 persen, serta Dinas P3AP2KB sebesar 70,79 persen.

Plt Bupati juga mengingatkan bahwa rendahnya angka realisasi dalam sistem tidak selalu berarti perangkat daerah tidak menggunakan produk dalam negeri. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah belum optimalnya pencatatan transaksi non-tender pada sistem LPSE.

Akibatnya, sejumlah transaksi pengadaan yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya tercermin dalam data capaian P3DN.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Eko Sapto Purnomo meminta seluruh perangkat daerah melakukan lima langkah perbaikan.

Pertama, mempercepat realisasi belanja yang telah direncanakan. Kedua, menertibkan pencatatan seluruh transaksi non-tender. Ketiga, memperkuat pengawasan dan tanggung jawab pimpinan perangkat daerah.

Keempat, membangun kemitraan dengan industri dan IKM lokal Sukoharjo. Kelima, menyusun rencana aksi perbaikan yang terukur serta melakukan pemantauan secara berkala.

Ia juga menekankan bahwa penggunaan produk dalam negeri harus tetap memperhatikan ketentuan pengadaan barang dan jasa, kesesuaian spesifikasi teknis, standar mutu dan keselamatan, ketersediaan barang, serta kewajaran harga.

Rapat koordinasi yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo tersebut diikuti sekitar 150 peserta dari perangkat daerah dan unsur terkait.

Sejumlah narasumber dihadirkan, berasal dari kalangan akademisi, Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah, serta Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sukoharjo.

Melalui evaluasi ini, Pemkab Sukoharjo berharap penggunaan produk dalam negeri tidak berhenti pada komitmen administratif, tetapi benar-benar diterapkan dalam setiap proses pengadaan pemerintah.

Dengan demikian, belanja pemerintah tidak hanya memenuhi kebutuhan pelayanan publik, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan industri lokal, memperluas pasar UMKM dan IKM, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(SIM)

BACA JUGA
Memuat berita terkait...